Tanggung Jawab Negara

Tanggung Jawab Negara

Kian maraknya kekerasan terhadap anak disebabkan kurangnya komitmen pemerintah dalam memenuhi hak anak. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, negara wajib memberikan perlindungan pada anak dari segala bentuk kekerasan.

Sejauh ini pun pemerintah belum serius menindaklanjuti rekomendasi dari Kongres Anak Tingkat Nasional seperti beban kurikulum yang terlalu berat bagi anak dan maraknya tayangan kekerasan di televisi.

Jika tidak dipersiapkan, Indonesia akan ketinggalan dari negara-negara lain seperti Vietnam dan Malaysia. Contoh-contoh kekerasan, dalam berbagai substansinya, tidak hanya ada di jalanan, tetapi juga di lembaga-lembaga terhormat mulai dari orangtua, guru sampai pemimpin bangsa.

Oleh karena itu, negara harus bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan anak, bukan sebatas mengawasi. Aksi gerakan nasional perlindungan anak sebenarnya telah dimulai di Indonesia sejak 1997. Kemudian pada era reformasi, tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak diserahkan kepada masyarakat.

Pertanyaannya kemudian, tepatkah urusan perlindungan anak ini diserahkan begitu saja ke masyarakat, kemudian negara seolah berlepas diri dari tanggung jawabnya melindungi generasi penerus bangsa ini? Sebab, ini tidak semata persoalan efektif atau tidak, tetapi sejauh mana tanggung jawab negara itu terlaksana agar hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan tidak tergadai. ***